Jumat, 04 November 2011

Untuk Memaksimalkan Peran P2TP2A, Organisasi Masyarakat Dan Pemerintah Diskusikan Masalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Cirebon


Pagi itu, (Rabu 28 September 2011) sekitar pukul 09.30 Wib, bertempat di hotel Penta Cirebon,  organisasi masyarakat yang terdiri dari Fahmina Institut, WCC Mawar Balqis dan FWBMI Cirebon bersama dengan unsur pemerintah diantaranya Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, unit PPA Polres Cirebon , Disnakertrans dan BPPKB mengadakan diskusi terbatas. Diskusi ini membahas tentang Standar Operasional Prosuder bagi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dalam memberikan layanan terhadap korban perdagangan orang di Kabupaten Cirebon.
Acara diskusi ini dibuka oleh Sri Agustini, yang mewakili direktur Institut Perempuan Bandung dengan menjelaskan maksud dari diskusi terbatas ini. “Diskusi ini menindaklanjuti diskusi terbatas yang dilakukan oleh Institut Perempuan dan teman-teman Cirebon pada bulan Septeber 2010 yang lalu”.ujar Tini. Kemudian acara dilanjutkan oleh Andi dari lembaga advokasi Hak Anak sebagai fasilitator dalam diskusi terbatas ini.

Menurut ibu Tati,dari BPPKB menjelaskan bahwa SOP ini terlalu sulit dengan kondisi sekarang ini, sementara P2TP2A masih terbatas pada sosialisasi. Namun ada bebarapa hal yang sudah dilakukan oleh P2TP2A seperti melakukan penjemputan, pendampingan dan alur pelayanan kepada korban.”Banyak pengulangan dan membuat bingung petugas, kemudian korban ini harus dibagaimanakan? Yang penting korban bisa ditangani”.akunya.

Setelah sesi tanya jawab selesai, fasilitator kemudian membagi peserta kedalam dua kelompok untuk mendiskusikan draf SOP. Kelompok pertama mendiskusikan mengenai prinsip dan ketentuan umum, sedangkan kelompok kedua membahas kontak awal. Setelah itu kedua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya untuk dikritisi bersama.
Setelah istirahat, sholat dan makan siang acara ini dilanjutkan dengan diskusi bersama BPPKB propinsi Jawa Barat yang diwakili oleh ibu Imas. Selaku narasumber ibu Imas memaparkan tentang kondisi P2TP2A yang ada di propinsi beserta permasalah anggaran yang ada. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara narasumber dengan peserta.
Ibu Sri dari WCC Mawar balqis menerangkan bahwa P2TP2A di Jawa Barat belum maksimal dalam menangani kasus. “Tidak seperti di Bali maupun Jambi yang secara anggaran sudah maksimal. pelayanan yang diberikan kepada korban sudah cukup baik dan ini sebagai masukan ke Meneg PPA”.ungkapnya. Senada dengan pernyataan dari ibu Sri, Pak Castra dari FWBMI Cirebon menanyakan tentang kinerja P2TP2A. “Apakah nantinya tidak terjadi tumpang tindih pada saat pelaksanaan, karena masalah anggaran menjadi masalah klasik?.”tanyanya. Selain itu, unsur yang ada di P2TP2A di Jawa Barat mesti terdiri dari LSM, PNS dan unsur-unsur lainnya.
Dalam menanggapi informasi yang disampaikan oleh peserta, ibu Imas mengungkapkan bahwa penanganan kasus itu tidak mudah, karena dana yang belum ada. Surat edaran dai Gubernur sudah disampaikan ke Bupati ditiap-tiap Kabupaten di Jawa Barat.
Akhir dari diskusi terbatas ini adalah pembahasan secara bersama-sama draf SOP tentang manajemen sosial kasus perdagangan orang. Hasil dari diskusi pembahasan draf SOP ini nantinya akan disusun oleh Institut Perempuan dan akan di sharing kan kembali kepada organisasi masyarakat dan akan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk di sahkan.





0 comments:

Poskan Komentar