Kamis, 12 Juli 2012




TANGGAPAN & BAHAN LOBBY



 Pemenuhan Hak Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Trafiking di Kabupaten Cirebon:
“Pentingnya Penyelenggaraan, Penganggaran dan Pembentukan Prosedur Standar Operasional berbasiskan Standar Pelayanan Minimal”

INSTITUT PEREMPUAN  & JAGAT JABAR, 2011


Situasi dan Kebijakan Pemberian Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Trafiking di Kabupaten Cirebon

a.      Minimnya penyedia layanan dari institusi pemerintahan daerah
Saat ini, Indonesia tengah aktif menyelenggarakan pemberantasan trafiking perempuan dan anak. Kabupaten Cirebon adalah salah satu daerah yang turut aktif dalam pemberantasan trafiking perempuan dan anak. Data menunjukkan Cirebon mempunyai statistik yang cukup tinggi mengenai kasus-kasus trafiking perempuan dan anak. Kasus kekerasan dan trafiking terhadap perempuan dan anak yang bekerja sebagai buruh migran di Kabupaten Cirebon tahun 2009-2010, mencapai 52 kasus. Kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus gaji tidak dibayar sebanyak 19 kasus, hilang kontak 10 kasus, penganiayaan 8 kasus, kematian dan gangguan kejiwaan sebanyak 6 kasus, pemalsuan dokumen 2 kasus, penyekapan serta percobaan perkosaan 1 kasus, selebihnya  adalah kasus penipuan dan gagal berangkat (data kasus FWBMI). Sedangkan data perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas sosial Kabupaten Cirebon sebanyak 447 orang, meningkat dibanding tahun 2004 sebanyak 341 orang (RPJMD Kabupaten Cirebon).
Sebagai salah satu daerah asal perempuan buruh migran dan korban trafiking, Kabupaten Cirebon tengah berbenah diri. Menindaklanjuti UU PTPPO, Kabupaten Cirebon tengah membangun instrumen hukum dan layanan bagi korban melalui pembentukan P2TP2A. Di tingkat kabupaten Cirebon, telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Peraturan Bupati Cirebon No 59 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan trafiking perempuan dan anak.
Namun, pemberian layanan melalui P2TP2A masih belum maksimal. Melalui serangkaian diskusi dengan stakeholder di Kabupate Cirebon pada 2010 lalu, peran P2TP2A baru sebatas memberikan sosialisasi. Sedangkan tugas P2TP2A seperti pemulihan mental, fisik, pemberdayaan, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan penanganan permasalahan huklum sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 6 Perbup Kabupaten Cirebon No 59 Tahun 2009, belum terealisasi.
Di sisi lain, kinerja yang belum memuaskan dari P2TP2A membuat korban perempuan dan anak berpaling kepada lembaga penyedia layanan yang didirikan oleh masyarakat sipil. Terungkap dari riset yang dilakukan INSTITUT  PEREMPUAN pada 2006, sebagian besar pemberian layanan dilakukan oleh masyarakat sipil, baik berbentuk lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi masyarakat. Hal ini jelas bertentangan dengan logika HAM dimana pemenuhan terhadap hak atas perlindungan korban seharusnya diberikan oleh negara, dalam hal ini pemerntah pusat maupun pemerintah daerah.
Di Cirebon, misalnya, terdapat Forum Warga Buruh Migran Indonesia (FWBMI) yang dimulai oleh inisiatif Bapak Castra AS, seorang warga desa Serang Wetan. Sejak 2002, bersama beberapa warga yang peduli, mereka sepakat mendirikan organisasi dengan bentuk perhimpunan ini. Layanan yang diberikan kepada korban mencakup layanan pemulangan, konsultasi penanganan kasus secara administratif, konseling bahkan pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) bagi anak korban trafiking. (Sagala, R. Valentina & Ellin Rozana, Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak di Jawa Barat, INSTITUT PEREMPUAN, 2007)
Namun, pemberian layanan terhadap korban yang dilakukan oleh unsur masyarakat sipil tidak lepas dari kendala yaitu tidak adanya dana untuk penyediaan layanan. Apalagi kebutuhan korban terhadap pemberian layanan mencakup banyak bidang seperti bantuan hukum, konseling, pendampingan psikososial, perlindungan korban, layanan pemulangan dan reintegrasi.

b.     Kebijakan Standar Pelayanan Minimal megenai Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Trafiking
b.1 SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota
Terkait trafiking, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang  Standar Pelayanan Minimal tentang Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota. Terbitnya SPM ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangana orang (Pasal 2). Pemberian layanan minimal bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada saksi dan atau  korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan kebutuhan dasar saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan (Pasal 3).
SPM ini meliputi layanan (Pasal 6):
·         penanganan pengaduan masyarakat
·         pelayanan rehabilitasi kesehatan
·         pelayanan perlidungan hukum
·         pelayanan rehabilitasi sosial
·         pelayanan pemulangan
·         pelayanan reintegrasi sosial

Selanjutnya, SPM memiliki indikator kinerja dan target batas waktu pencapaiannya pada tahun 2014, meliputi (Pasal 7-Pasal 12 & Executive Summary SPM tentang Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota):
·         presentase cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang TPPO: 100%
·         Persentase cakupan pelayanan rehabiitasi kesehatan yang diberikan oleh petugas yang terlatih pada saksi dan/atau korban TPPO: 100%
·         Persentase cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang menyediakan ruang khusus bagi saksi dan/atau korban TPPO di rumah sakit atau puskesmas: 70%
·         Persentase cakupan pemberian bantuan hukum kepada saksi dan/atau korban TPPO yang diberikan oleh penegak hukum: 70%
·         Persentase cakupan pelayanan rehabilitasi sosial di rumah perlindungan sosial atau sejenisnya kepada saksi dan/atau korban TPPO leh petugas rehabilitasi sosial: 100%
·         Persentase cakupan pelayanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban TPPO untuk pemulangan ke aerah asal: 100%
·         Presentase cakupan pelayanan reintegrasi sosial kepada saksi dan/atau korban TPPO yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti, dan masyarakat lainnya: 100%
Penetapan indikator kinerja dan target SPM diatas merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap (Pasal 13).

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TENTANG
PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAUKORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN/KOTA

No
JENIS PELAYANAN
Standar Pelayanan minimal
BATAS WAKTU PENCAPAIAN
KET
INDIKATOR
NILAI
1
Pengadaan pengaduan Masyarakat tentang perdagangan orang
1.      Presentasi cakupan ketersedian petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang TPPO
100 %
2014

2
Pelayanan Rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan/atau korban PTPPO
2.      Presentasi cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang diberikan oleh petugas yang terlatih
100 %
2014

3.      Presentasi cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang menyediakan ruang dan sarana khusus bagi saksi dan/atau korban TPPO dirumah sakit atau puskesma
70 %
2014
Priotas wilayah pengirim, penerima, transit, perbatasan perdagangan orang   juknis
3
Bantuan pelayanan hukum bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang
4.      Persentase cakupan pemberian bantuan hukum kepada saksi dan/atau korban TPPO yang diberikan oleh penegak hukum.
70 %
2014
Penegak hukum adalah polisi, jaksa dan hakim yang terlatih dan berperspek-tif korban
4
Pelayanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan/atau korban TPPO
5.      Persentase cakupan pelayanan bantuan rehabilitasi sosial dirumah perlindungan sosial dan sejenisnya kepada saksi dan/atau korban TPPO oleh petugas rehabilitasi sosial
100 %
2014
Tenaga rehabilitasi sosial adalah psikolog, tokoh agama, psikiater, pekerja sosial
5
Pelayanan pemulangan bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang
6.      Persentase cakupan pelayanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban TPPO untuk pemulangan ke daerah asal
100 %
2014

6
Pelayanan reintegrasi sosial bagi saksi dan/atau korban TPPO
7.      Persentase cakupan pelayanan reintegrasi sosial kepada saksi dan/atau korban TPPO yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti  dan masyarakat lainnya.
100 %
2014

Sumber: Executive Summary SPM tentang Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota

Adapun tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan dalam Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota seusia SPM yang telah ditentukan berada di Bupati/Walikota, dimana secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota dengan melibatkan sektor terkait. (Executive Summary).



b.2      SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Di tingkat nasional, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang  Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Terbitnya SPM ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang dalam hal ini juga mencakup trafiking. SPM ditujukan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan (Pasal 3).
SPM ini meliputi layanan (Pasal 5):
·         penanganan pengaduan
·         pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
·         rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
·         penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
·         pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Selanjutnya, SPM memiliki indikator kinerja dan target batas waktu pencapaiannya pada tahun 2014, meliputi (Pasal 6):
·         cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu: 100 %
·         cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak kasus (KtP/A), dan PPT/PKT di Rumah Sakit: 100 % dari sasaran program
·         cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit layanan terpadu; 75 %
·         cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu: 75 %
·         cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak: 80 %
·         cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum: 50 %
·         cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 50 %
·         cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 100 %.
Penetapan indikator diatas merupakan target minimal yang harus dicapai oleh unit pelayanan terpadu secara bertahap (Pasal 7).
Adapun tanggung jawab pengelolaan SPM ini di tingkat kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota yaitu membentuk dan menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sesuai SPM yang dilaksanakan oleh unit pelayanan terpadu (Lampiran 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010).


c.      Kebijakan penganggaran bagi pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban trafiking
Sebagaimana diketahui, berdasarkan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota mengamanatkan bahwa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, terutama terkait pelayanan hak dasar.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kabupaten Cirebon telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dalam RPJMD tersebut, khususnya pada Bab IV Strategi Pembangunan Daerah dalam Kebijakan Pembangunan di Misi 2  poin 4 huruf B tentang meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak”. (RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014).
Sementara itu, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang  Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan telah memandatkan bahwa pendanaan pelaksanaan SPM Bidang Layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di kabupaten dan kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota Pasal 10 ayat (2). Untuk mendukung pelaksanaan SPM ini, telah diterbitkan “Standar Pembiayaan untuk Pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”. Standar pembiayaan ini menegaskan pembiayaan harus meliputi keseluruhan bidang pelayanan: penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
Oleh karena sudah seyogyanya pemerintah Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Cirebon untuk memenuhi mandat dari berbagai kebijakan diatas dengan mendasarkan kepada indikator kinerja dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota dan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.


d.     Pentingnya mekanisme pemberian layanan melalui pembentukan Standard Operational Procedure (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cirebon
Pemberian layanan terpadu bagi saksi dan atau korban perdagangan perempuan dan anak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Di tingkat nasional, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Saat ini pemerintah tengah merancang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu (SOP) untuk Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Di tingkat kabupaten Cirebon, telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Peraturan Bupati Cirebon No 59 Tahun 2009. Dalam Peraturan Bupati ini, dimandatkan penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanganan dan Pemulihan Korban.
Pasal 3 ayat (1):
Untuk lebih menjamin kualitas pelayanan terpadu, Bupati dapat menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial pada P2TP2A”
Pasal 3 ayat (2)
“Standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu”.

Namun hingga saat ini kebijakan SOP diatas belum diundangkan. Penyusunan SOP tersebut diperlukan karena kondisi traumatis medis dan psikologis akibat pemaksaan dan keberadaan saksi dan/atau korban pada kondisi eksploitatif jauh dari tempat tinggalnya dimana saksi dan/atau korban dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, yang menyebabkan diperlukan pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban atas pelayanan rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, layanan atau bantuan hukum, dan reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara. Prinsip-prinsip HAM, gender, dan anak harus terintegrasi dalam seluruh upaya perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.



Rekomendasi
Berdasarkan argumentasi diatas, INSTITUT PEREMPUAN, dengan ini mendukung Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk :
1.     Berkenaan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan trafiking sesuai  dengan SPM terkait.

2.     Berkenaan dengan telah dikeluarkannya kebijakan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu melakukan menganggarkan penyelenggaraan layanan pada APBD Kabupaten Cirebon.



Penganggaran terhadap penyelenggaraan layanan haruslah berdasarkan kepada indikator kinerja dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota dan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yaitu:
A.     Indikator kinerja sesuai SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota (batas waktu tahun 2014)
·         presentase cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang TPPO: 100%
·         Persentase cakupan pelayanan rehabiitasi kesehatan yang diberikan oleh petugas yang terlatih pada saksi dan/atau korban TPPO: 100%
·         Persentase cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang menyediakan ruang khusus bagi saksi dan/atau korban TPPO di rumah sakit atau puskesmas: 70%
·         Persentase cakupan pemberian bantuan hukum kepada saksi dan/atau korban TPPO yang diberikan oleh penegak hukum: 70%
·         Persentase cakupan pelayanan rehabilitasi sosial di rumah perlindungan sosial atau sejenisnya kepada saksi dan/atau korban TPPO leh petugas rehabilitasi sosial: 100%
·         Persentase cakupan pelayanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban TPPO untuk pemulangan ke aerah asal: 100%
·         Presentase cakupan pelayanan reintegrasi sosial kepada saksi dan/atau korban TPPO yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti, dan masyarakat lainnya: 100%


B.     Indikator kinerja sesuai SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (batas waktu tahun 2014)
·         cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu: 100 %
·         cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas maupun tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak kasus (KtP/A), dan PPT/PKT di Rumah Sakit: 100 % dari sasaran program
·         cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit layanan terpadu; 75 %
·         cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu: 75 %
·         cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak: 80 %
·         cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum: 50 %
·         cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 50 %
·         cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 100 %.


3.     Berkenaan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bupati Cirebon No 59 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumber Kasih Sayang Kabupaten Cirebon, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu memperkuat mekanisme P2TP2A melalui pembentukan Standard Operational Procedure (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cirebon
SOP yang dimaksud haruslah mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai berikut:
·         Hak-hak Anak
·         Kepentingan terbaik untuk anak
·         Hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif
·         Penghargaan terhadap pandangan anak
·         Keadilan dan kesetaraan gender
·         Hak atas informasi
·         Hak atas kerahasiaan
·         Penghargaan terhadap suku, budaya, identitas agama dan kepercayaan korban anak dan perempuan
·         Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah

SOP tersebut haruslah mengatur prosedur pemberian layanan dalam tahap-tahap layanan pemulihan kepada saksi dan/atau korban yang ramah anak, sensitif gender dan melindungi hak-hak korban trafiking, yang mencakup:
·         Tahap Deteksi dan Identifikasi Korban
·         Kontak Awal (tindakan awal, wawancara sensitif Anak dan sensitif gender, Perlindungan Hukum untuk korban anak dan perempuan)
·         Sistem Rujukan
·         Perawatan dan perlindungan sementara
·         Manajemen Sosial Kasus Trafiking Perempuan dan Anak
·         Mekanisme Pengaduan
·         Akses ke Penyidikan Pidana
·         Perawatan dan perlindungan bagi Penyedia Layanan
·         Pembangunan kapasitas bagi petugas pemberi layanan
Usulan SOP Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cirebon secara lebih lengkap turut dilampirkan dalam dokumen ini. (Lihat Lampiran)

Hormat kami,
INSTITUT PEREMPUAN
Jl. Dago Pojok No. 85 Rt. 007/03, Coblong, Bandung 40135
Tel./Fax. 022-2516378
Website: www.institutperempuan.or.id
Contact person:
Ellin Rozana (08159074798)

0 comments:

Poskan Komentar