Selasa, 16 Oktober 2012

Masukan INSTITUT PEREMPUAN terhadap Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang Provinsi Jawa Barat


Perda Jawa Barat No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat telah mengamanatkan sejumlah langkah-langkah yang penting diambil untuk menanggulangi perdagangan perempuan dan anak di Jawa Barat. Saat ini, tengah dibahas Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang. Di bawah ini adalah masukan dari Yayasan INSTITUT PEREMPUAN terhadap langkah-langkah yang harus tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat.

SUB GUGUS TUGAS BIDANG PENCEGAHAN
Kami, Yayasan INSTITUT PEREMPUAN, memberi masukan untuk diselenggarakannya program-program di bawah ini di bawah Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan:
a.  Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat
Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Perda Jabar No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat
b. Pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial
Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Perda Jabar No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat
c.   Pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, khusunya di pedesaan
Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Perda Jabar No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat
d.  Program Pembukaan lapangan kerja agar difokuskan di daerah pedesaan yang merupakan daerah asal buruh migran dan korban perdagangan orang.
e.  Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang
Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) Perda Jabar No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat
f.    Membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif
Dasar hukum: Pasal 5 ayat (1) Perda Jabar No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat
g.   Membangun sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional
Dasar hukum: Pasal 5 ayat (1) Perda Jabar No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat
h.  Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses
Dasar hukum: Pasal 5 ayat (1) Perda Jabar No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat
i. Melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan Korporasi yang berada di Jawa Barat
Dasar hukum: Pasal 5 ayat (1) Perda Jabar No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat
j.   Melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja warga Jawa Barat yang akan bekerja di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya
Dasar hukum: Pasal 5 ayat (1) Perda Jabar No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat
k.   Membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum,  aparatur pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia
Dasar hukum: Pasal 5 ayat (1) Perda Jabar No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat
l.     Membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang
Dasar hukum: Pasal 5 ayat (1) Perda Jabar No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat
m.  Penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
Dasar hukum: Pasal 6 Perda Jabar No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat
n.  Pengawasan terhadap PPTKIS dan Korporasi yang berada di Jawa Barat untuk mengetahui tingkat ketaatan PPTKIS dan Korporasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja Indonesia dan perdagangan orang. 
   Dasar hukum: Pasal 16 ayat (1) Perda Jabar No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat
p. Pembangunan layanan informasi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri di tingkat desa
Program ini dirasa perlu mengingat faktor penyebab perdagangan perempuan adalah rendahnya akses perempuan terhadap informasi yang akurat. Mengingat korban perdagangan orang lebih banyak berasal dari pedesaan, maka akses informasi harus dapat dicapai sampai ke level desa. Untuk itu, program ini bisa dilakukan dengan membangun layanan informasi di setiap kantor pemerintahan desa.
Indikator :
Meningkatnya data perempuan yang bekerja keluar negeri yang terdaftar di desa-desa

USULAN PROSES KEGIATAN
Usulan pada kegiatan “Pengembangan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan bagi keluarga miskin di daerah rawan” (sebelumnya sudah tercantum pada Draf RAD Gugus Tugas Bidang Pencegahan)
Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu solusi pencegahan. Koperasi simpan pinjam yang sarat dengan esensi kesejahteraan kelompok masyarakat, menjadi kunci bagi kemandirian ekonomi masyarakat sehingga mereka punya alternatif lapangan pekerjaan. Namun, pelaksanaan program koperasi simpan pinjam ini sebaiknya khusus ditujukan kepada perempuan karena selama ini perempuan terbukti patuh dan lebih taat kepada skema pengembalian simpanan dibandingkan laki-laki. Dengan catatan, bahwa program koperasi simpan pinjam ini harus disandingkan dengan adanya kegiatan “Pendampingan dari petugas lapangan terhadap koperasi simpan pinjam” secara terus menerus. Hal ini untuk mencegah adanya koperasi fiktif yang terbukti menghambur-hamburkan dana pemerintah karena bantuan/pinjaman pemerintah ternyata tidak pernah dinikmati oleh target sasaran. yang menyasar kepada korban perdagangan, program banyak menemukan kegagalan. Ketiadaan petugas pendmaping lapangan juga merupakan sebab kegagalan pada program-program pemda terdahulu dimana bantuan modal dari pemerintah/pemda langsung dikucurkan kepada korban perdagangan orang. Karena tidak ada proses pendampingan dari tenaga lapangan, korban biasanya menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan sesaat dan gagal untuk memulai dan mengembangkan usaha ekonominya.
Selain program koperasi, perlu juga untuk melaksanakan program Pendidikan dan Pendampingan Kewirausahaan bagi Perempuan sehingga perempuan terdorong untuk memulai usaha entrepreneurship. Hal ini diharapkan dapat memutus ketergantungan perempuan dan anak dari tawaran calo untuk bekerja keluar desanya.
Kami memberi masukan untuk dimasukkannya ketiga sub kegiatan di bawah ini yaitu:
o   Sub kegiatan “Pembangunan dan pendampingan melalui koperasi simpan pinjam bagi perempuan”
Indikator:
Adanya # pra koperasi/koperasi simpan pinjam perempuan yang tersebar di # desa rawan perdagangan perempuan dan anak
o   Sub kegiatan “Perekrutan dan pelatihan tenaga pendamping lapangan bagi koperasi simpan pinjam”
Indikator:
Adanya # tenaga pendamping lapangan yang terampil dan siap untuk melakukan pendampingan kelompok.
o   Sub kegiatan “Pendidikan dan pendampingan kewirausahaan”
Indikator:
Adanya # unit usaha yang dilaksanakan oleh perempuan di # desa rawan perdagangan perempuan dan anak

SUB GUGUS TUGAS BIDANG KERJASAMA DAN KOORDINASI
Kami memberi masukan untuk diselenggarakannya program-program di bawah ini di bawah Sub Gugus Tugas Bidang Kerjasama dan Koordinasi:
a. Kerja sama Penguatan kapasitas terhadap Gugus Tugas PTPPO kabupaten/kota
Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, adalah kejahatan lintas daerah. Untuk memastikan adanya perlindungan kepada korban dari Jawa Barat, mutlak diperlukan peningkatan kualitas penyedia layanan di tingkat kabupaten/kota. Untuk memperkuat kapasitas penyedia layanan, maka perlu adanya kerja sama antara Gugus Tugas PTPPO Provinsi Jawa Barat dengan Gugus Tugas PTPPO di tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, diperlukan adanya kegiatan-kegiatan mencakup pelatihan, magang, dll.

USULAN PADA PROSES KEGIATAN
a. Usulan pada kegiatan “Mendorong dan memfasilitasi adanya kerjasama antar daerah dalam penanganan korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan” (sebelumnya sudah tercantum pada Draf RAD Gugus Tugas Bidang Pencegahan)
Pasal 13 Perda Jabar No 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat berbunyi
(1)   Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam    rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
(2)   Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Daerah dengan:
a. Pemerintah
b.Provinsi lain; dan
c. Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.
(3)   Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi         kerjasama:
a.       pertukaran data dan informasi;
b.      rehabilitasi korban perdagangan orang;
c.       pemulangan korban perdagangan orang;
d.  penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang; dan
e.       penyediaan barang bukti dan saksi.
Oleh karena itu, pada program “Mendorong dan memfasilitasi adanya kerjasama antar daerah dalam penanganan korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan”, perlu diuraikan sub kegiatannya menjadi:

o   Sub kegiatan “Kerja sama pertukaran data dan informasi”
o   Sub kegiatan “Kerja sama rehabilitasi korban perdagangan orang”
o   Sub kegiatan “Kerja sama pemulangan korban perdagangan orang”
o   Sub kegiatan “Kerja sama penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang”
o   Sub kegiatan “Kerja sama penyediaan barang bukti dan saksi”


SUB GUGUS TUGAS BIDANG REHABILITASI, PEMULANGAN, DAN REINTEGRASI
Kami memberi masukan untuk diselenggarakannya program-program di bawah ini di bawah Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi:
a. Penguatan kapasitas pemberi layanan terhadap korban
Dasar hukum: Pasal 13 ayat (2) Pergub Jabar No 89 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat

0 comments:

Poskan Komentar