Senin, 22 Juli 2013

Perda Kota Bandung No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN: 2012 NOMOR:10

WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,



Menimbang        :      a.   bahwa Bandung sebagai kota metropolitan memiliki kompleksitas permasalahan anak, harus mengedepankan upaya perlindungan anak yang komprehensif, sinergi, dan terpadu lintas/antar sektor melalui perwujudan Bandung sebagai Kota Layak Anak;
b.    bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar
c.    bahwa dalam perkembanganya masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak.
d.    bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Perlindungan anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
e.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;


Mengingat           :     1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
DAN
WALIKOTA BANDUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan        :     PERATURAN DAERAH TENTANG PEYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
BAB  I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.    Daerah adalah Kota Bandung
2.    Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3.    Walikota adalah Walikota Bandung.
4.    Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.    Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.    Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
7.    Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8.    Orangtua adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
9.    Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.
11. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
12. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
13. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
14. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
15. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
16. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
17. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
18. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
19. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
20. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan , program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
21. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah,masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan,program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.


BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2
Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak Anak meliputi:
a.    non diskriminasi;
b.    kepentingan yang terbaik bagi anak;
c.    hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d.    penghargaan terhadap pendapat anak

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:
a. pencegahan;
b. pengurangan resiko;
c. penanganan; dan
d. sistim informasi data anak.


BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 5
(1)  Setiap Anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
(2)  Hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran Anak meliputi:
a. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
b. untuk beribadah menurut agamanya atas bimbingan orang tua;
c. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
d. memperoleh pelayanan kesehatan;
e. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondidi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
f. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi;
g. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri;
h. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk;
i. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; dan
j. memperoleh hak anak lainya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak
Pasal 6
Setiap Anak berkewajiban untuk:
a. menghormati orang tua, wali dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, Bangsa dan Negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Sasaran
Pasal 7

Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah setiap anak.

Bagian Kedua
Pencegahan
Pasal 8

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
1. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistim informasi data anak;
b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah,
eksploitasi, dan penelantaran; dan
c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas:
1) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan
2) kelangsungan layanan pendidikan;
3) layanan sosial dan psikologis;
4) akta kelahiran;
5) layanan bantuan hukum.
d. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga, meliputi:
1) konseling;
2) pendidikan pengasuhan anak;
3) mediasi keluarga; dan
4) dukungan ekonomi.
e. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan
penyelenggaraan perlindungan anak.
2. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
a. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak:
3. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
4. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi:
a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
c. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
d. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum;
f. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan
5. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Pasal 9
Kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1, meliputi:
a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas:
1) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
2) kelangsungan layanan pendidikan;
3) layanan sosial dan psikologis;
4) akta kelahiran;
5) layanan bantuan hukum; dan
6) layanan pemulihan reintegrasi sosial.

Pasal 10
Sosialisasi, edukasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 2, dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat mengenai:
a. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.

Pasal 11
Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 3, meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.

Pasal 12

Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 5, dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, media dan cara lain yang sesuai.

Pasal 13
Koordinasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan,
keluarga berencana dan perlindungan Anak.

Bagian Ketiga
Pengurangan Resiko
Pasal 14

(1) Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
(2) Pengurangan resiko meliputi:
a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan;
b. pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan;
c. pengurangan resiko di lingkungan pendidikan;
d. pengurangan resiko di masyarakat; dan
e. pengurangan resiko di lingkungan pekerjaaan.

Pasal 15

(1) Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan
(2) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan.


Pasal 16

(1) Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi:
a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar
lingkungan keluarga.
(2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan.

Pasal 17

(1) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi
kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
b. memfasilitasi peningkatkan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
(2) SKPD yang membidangi urusan Penididkan berkewajiban untuk melakukan pengurangan resiko di lingkungan pendidikan

Pasal 18
(1) Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;
c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
g. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya
pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.
(2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di masyarakat

Pasal 19
(1) Pengurangan resiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, meliputi:
a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha;
b. tempat hiburan; dan
c. rumah tangga yang mempekerjakan anak.
(2) SKPD yang membidangi urusan Ketenagakerjaan berkewajiban untuk melakukan dan/atau
mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan kerja.

Pasal 20
Bagian Keempat
Penanganan

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:  
a. anak di luar asuhan orangtua;
b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
c. anak yang berkonflik dengan hukum;
d. anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan/atau seksual;
e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
f. anak yang hidup/bekerja di Jalan;
g. anak korban eksploitasi seksual komersial;
h. pekerja rumah tangga anak;
i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psykotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
k. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 21
Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.

Pasal 22
Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:
a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
b. tindakan penyelamatan;
c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
d. rehabilitasi berupa:
1) layanan pemulihan kesehatan;
2) layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
3) bantuan pendampingan hukum.
e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 23
(1) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak;
c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.
(2) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak berkewajiban mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan.

Pasal 24
(1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui keselamatan anak terancam.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
(3) SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan
berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 25
(1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui bahwa:
a. keselamatan anak terancam;
b. anak tidak memiliki keluarga/ pengasuh/wali; dan
c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
(2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
(3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
(4) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.

Pasal 26
(1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d angka (1), meliputi:
a. pelayanan gawat darurat;
b. memberikan visum et repertum atau visum psikiatricum atas permintaan atau keterangan polisi;
c. melayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
(2) SKPD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan kesehatan.

Pasal 27
(1) Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d angka (2), meliputi:
a. konseling;
b. terapi psikososial;
c. bimbingan mental dan spiritual; dan
d. pendampingan.
(2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan layanan pemulihan sosial dan psikologis.

Pasal 28
(1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d angka (3), meliputi:
a. memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum;
b. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
(2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum.

Pasal 29
(1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:
a. penelusuran anggota keluarga;
b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
e. monitoring dan evaluasi.
(2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

Pasal 30
(1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 dilaksanakan secara sinergis.
(2) Penyelenggaraan penanganan secara sinergis dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan secara sinergis diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

Bagian Kelima
Sistem Informasi Data Anak
Pasal 31
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(2) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan
perlindungan anak.

BAB IV
PARTISIPASI ANAK
Pasal 32
Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 34
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:
a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka pendek, menengah, dan panjang;
b. pemenuhan hak anak termasuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
c. mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan hak anak, mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
e. mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan pemenuhan hak anak, tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB VI
KOTA LAYAK ANAK
Pasal 35
(1) untuk mewujudkan Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan melalui kebijakan Pengembangan KLA.
(2) Dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36
(1) Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang:
a. konsep KLA;
b. hak anak; dan
c. pendekatan pengembangan KLA.
(2) Konsep Kota Layak Anak sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pengertian;
b. tujuan;
c. strategi; dan
d. peran para pihak.
(3) Pendekatan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37
(1) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) kluster.
(2) Pemenuhan hak anak sebagaimana pada ayat (1), terdiri dari :
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.
(3) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mekanisme dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38
(1)  Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk Gugus Tugas KLA
(2)  Dalam rangka efektifitas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota
(3)  Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
a.  mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
b.  menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
c.  melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
d.  mengumpulkan data dasar;
e.  melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
f.   melakukan deseminasi data dasar;
g.  menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
h.  menyusun rencana aksi daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
i.    melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
(4)  Keanggotaan Gugus Tugas KLA diangkat dan diberhentikan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 39
(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
(3) Gugus Tugas KLA berkedudukan di SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.
(4) Pembentukan dan keanggotaan Gugus Tugas KLA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 40
(1) Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak termasuk:
a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang
diketahuinya;
b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
d. membantu advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial; dan
f. dukungan dalam proses pemenuhan hak anak lainnya.

Pasal 41

Masyarakat berperan serta terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan dapat dilakukan oleh:
a.    perseorangan;
b.    keluarga;
c.    lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
d.    lembaga swadaya masyarakat;
e.    organisasi profesi; dan
f.     badan usaha.

BAB VIII
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 42
(1) Walikota berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
(2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak dan/atau Gugus Tugas atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 43
(1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
(2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
(3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak.
(4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI
Pasal 44
Setiap orang yang melakukan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 45
Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan pelaksanaan kebijakan KLA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Gugus Tugas Kota Layak Anak yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai masa baktinya berakhir.
(2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkanya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juni 2012
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
EDI SISWADI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 10















0 comments:

Poskan Komentar